Memahami KBLI Single Purpose     

Jumat, 01 Mei 2026   | Ahmad Dhiyas Alpasya  

Dalam sistem perizinan usaha di Indonesia, pemilihan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) merupakan langkah fundamental yang menentukan ruang lingkup kegiatan bisnis. Salah satu konsep penting yang sering menjadi perhatian, khususnya dalam sektor tertentu, adalah KBLI Single Purpose. 

Pemahaman yang tepat mengenai KBLI Single Purpose sangat krusial, karena kesalahan dalam penentuan KBLI dapat berdampak pada proses perizinan, kepatuhan regulasi, hingga kelangsungan operasional perusahaan. 

1. Apa Itu KBLI Single Purpose? 

KBLI Single Purpose adalah kondisi di mana suatu badan usaha hanya diperbolehkan menjalankan satu jenis kegiatan usaha utama berdasarkan satu kode KBLI tertentu.  

Konsep ini umumnya diterapkan pada sektor usaha yang: 

• Memiliki tingkat risiko tinggi   

• Diatur secara ketat oleh regulator 

• Memerlukan fokus operasional dan pengawasan khusus 

Dengan kata lain, perusahaan tidak dapat mencampurkan berbagai kegiatan usaha dalam satu entitas hukum. 

2. Mengapa KBLI Single Purpose Diberlakukan?  

Penerapan KBLI Single Purpose bertujuan untuk: 

• Meningkatkan Pengawasan Regulasi    

Memudahkan pemerintah dalam melakukan monitoring dan evaluasi. 

• Meminimalkan Risiko Operasional 

Terutama pada sektor yang sensitif seperti keuangan, energi, atau infrastruktur. 

• Menjamin Kepatuhan Usaha 

Menghindari praktik usaha yang melampaui izin yang diberikan. 

• Mendorong Profesionalisme 

Perusahaan lebih fokus pada satu bidang usaha secara mendalam. 

3. Sektor yang Menerapkan KBLI Single Purpose 

Tidak semua sektor wajib menggunakan pendekatan single purpose. Namun, beberapa sektor yang umumnya menerapkan ketentuan ini antara lain: 

a. Sektor Keuangan     

• Perusahaan pembiayaan 

• Perusahaan asuransi 

• Fintech tertentu 

b. Sektor Energi dan Sumber Daya Alam 

• Minyak dan gas   

• Ketenagalistrikan 

• Pertambangan tertentu 

c. Infrastruktur dan Proyek Khusus   

• Badan usaha proyek (Special Purpose Vehicle / SPV) 

• Kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) 

d. Sektor dengan Regulasi Khusus  

• Bidang yang diawasi oleh otoritas tertentu dengan persyaratan ketat 

4. Dampak Kesalahan Penentuan KBLI 

Kesalahan dalam memilih KBLI, khususnya pada sektor yang mensyaratkan single purpose, dapat menyebabkan:     

• Penolakan izin usaha 

• Ketidaksesuaian di sistem OSS 

• Hambatan dalam kerja sama bisnis 

• Risiko sanksi administratif 

Dalam beberapa kasus, perusahaan harus melakukan perubahan akta atau restrukturisasi usaha. 

5. KBLI Single Purpose dalam Sistem OSS RBA  

Dalam sistem OSS berbasis risiko: 

• KBLI menentukan tingkat risiko usaha   

• Menentukan jenis perizinan yang dibutuhkan 

• Mempengaruhi kewajiban pemenuhan standar 

Untuk KBLI single purpose, sistem akan membatasi kegiatan usaha hanya pada satu kode yang terdaftar. 

6. Tantangan yang Sering Dihadapi  

Beberapa tantangan umum terkait KBLI Single Purpose: 

• Kurangnya pemahaman terhadap regulasi sektoral  

• Perubahan kebijakan yang dinamis   

• Ketidaksesuaian antara rencana bisnis dan KBLI 

• Kesalahan input dalam OSS 

Kesalahan kecil dapat berdampak besar pada legalitas usaha. 

Kesimpulan 

KBLI Single Purpose merupakan konsep penting dalam sistem perizinan usaha di Indonesia, terutama bagi sektor yang memiliki tingkat regulasi tinggi. Pemahaman dan penerapan yang tepat akan membantu perusahaan menghindari risiko hukum sekaligus meningkatkan fokus bisnis. 

Dalam lingkungan regulasi yang terus berkembang, dukungan konsultan profesional seperti Vinje Partners menjadi kunci untuk memastikan kepatuhan dan efisiensi dalam pengelolaan izin usaha.